Terkait UU Kesehatan, KKP Kelas II Dumai Laksanakan Publik Hearing Bersama Stakeholder

Nasional, Terkini89 Dilihat

 

DUMAI, INDOVIRAL.ID— Kementerian Kesehatan menginginkan transformasi kesehatan semakin baik. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) yang sebentar lagi akan di ajukan untuk di sahkan DPR RI.

RUU Kesehatan terdiri dari 20 Bab dan 478 Pasal tersebut saat ini baru sampai tahapan Public Hearing.

Untuk itu, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Dumai menggelar “Public Hearing” guna menerima masukan-masukan terkait isi RUU Kesehatan tersebut, Kamis (16/3/2023) pagi di Ruang Rapat Lantai 2 Grand Zuri Hotel.

Kepala KKP Kelas II Dumai, Ismail Bakhri Siregar, S.Si., menyampaikan, berkaca dari Pandemi Covid-19, maka perbaikan-perbaikan regulasi tersebut perlu segera dilakukan.

Apalagi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin tekankan, agar transformasi kesehatan meliputi; layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan.

“Untuk itu kami meminta masukan dari stakeholder terkait agar nantinya setelah diundangkan bisa benar-benar memberikan dampak positif kesehatan masyarakat,” kata Ismail Bakhri Siregar pada Jurnalis, usai acara.

Kegiatan diikuti 30 orang perwakilan dari berbagai stakeholder, diantaranya; Pelindo, Dinkes dan Puskesmas, Dishub, Basarnas, Airud, Polsek KSKP, KSOP, Imigrasi, Bea dan Cukai, Balai Karantina Pertanian, Lantamal, Kantor Navigasi dan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan agen pelayaran.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah masukan diberikan demi penyempurnaan RUU tersebut.

Seperti definisi penyakit menular yang tak dijelaskan dengan lebih detil di RUU tersebut sehingga Pasal 368 perlu mencantumkan.

Alasannya, banyak jenis penyakit menular yang ada di Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 469 Ayat 2 yang tak diberikan penjelasan mengenai bentuk “Menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan wabah”, sehingga dikhawatirkan akan terlalu lebar dalam penjabarannya.

Selain pembahasan pasal per pasal, dalam public hearing itu, KKP juga mendapatkan masukan dari Basarnas terkait penanganan pasien di kapal sehingga lebih cepat dan efektif.

Hasil Publik Hearing nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan Dirjen “Pencegahan dan Pengendalian Penyakit” Kementerian Kesehatan untuk jadi masukan dalam penyempurnaan UU Kesehatan.

(ES)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *