TANGGAMUS-INDOVIRAL.ID|
Sejumlah organisasi profesi Pers di Kabupaten Tanggamus geram dengan kebijakan Pemkab Tanggamus sejatinya tidak pro keterbukaan publik, dengan memangkas anggaran publikasi media massa kegiatan organisasi profesi hingga 70 persen.
Peryataan sikap para ketua organisasi profesi jurnalis Tanggamus tersebut dengan melakukan upaya audensi, dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang diketuai sekertaris kabupaten (Sekkab),
akan tetapi upaya audensi tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan sekkab sulit ditemui.
Sulitnya untuk ditemui sekkab Tanggamus, maka para ketua organisasi profesi media memutuskan untuk bertemu langsung wakil bupati, Hi AM Syafii,SAg.
kendati bertemu dengan orang nomor 2 di Bumi Begawi Jejama terkait kebijakan anggaran kegiatan publikasi dan organisasi profesi menuai jalan buntu.
“Saya tidak mampu untuk menjelaskan walaupun saya wakil bupati, untuk lebih jelasnya tanyakan langsung ke sekkab,” ujar AM Syafii kepada para awak media maharaninewstime.com.
“Silahkan langsung ke sekda coba tanyakan ke protokol sekda bisa gak melakukan audensi, pungkas wakil bupati kembali.
Suharni Sos ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kibar Tanggamus meminta Pemkab Tanggamus melalui ketua OPD yakni Sekkab, selayaknya lebih proaktif dengan pembangunan serta para media massa hal itu sesuai dengan asas keterbukaan public.
“Jangan sampai situasi tersebut berlarut-larut, hubungan media massa dengan pemkab harus tetap terjaga dengan baik, apalagi sampai alergi, untuk itu membuka dirilah agar hal itu tidak menjadi boomerang bagi birokrasi Tanggamus. ujar Suharni.
Geramnya para jurnalis seperti kepala biro serta ketua organisasi seperti PWI, AWPI, AJOI, KWRI, IWO PWRI, menyusul adanya informasi bahwa anggaran media organisisasi termasuk dalam pos anggaran bantuan di sejumlah satuan OPD dinas kominfo di pangkas 70 persen,
Budihartono ke tua Ajoi tanggamus yang di dampingi oleh wakil ketua Husni Munir mengatakan kami sangat memahami kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini, meski demikian lanjutnya, masih banyak pos-pos lain anggaran yang dapat dipangkas guna menghindari pemangkasan anggaran media.
“Pemkab Tanggamus melalui sekkab harus lebih terbuka, jangan selalu menghindar dengan para jurnalis selama ini sekkab Tanggamus terlihat terlalu menutup diri, ujar Budihartono di aminin Imron Tara
Kekecewaan para peburu berita tersebut terlihat ketika hendak menemui sekkab Hamid M Lubis, ternyata tidak berada di ruangannya kendati jam kerja bahkan ketika itu waktu menujukan baru pukul 10.00 WIB,
“Kami sangat kecewa dengan Sekkab selalu menghindar dengan kami para media massa, bahkan protokolnya saja satu orang pun tidak terlihat, padahal itu jam kerja lo. Kata Imron Tara ketua AWPI Tanggamus kepada para awak media
Buntut pemangkasan anggaran organisasi media dan sulitnya sekkab untuk menjelaskan alasan pemangkasan anggaran, maka dalam waktu dekat para media massa yang tergabung dalam front aliansi organisasi profesi akan turun ke lokasi kantor pemkab untuk melakukan AKSI DAMAI menyuarakan tuntutan atas kebijakan pemkab Tanggamus yang pro pembangunan serta keterbukaan public khususnya media masa sambung wakil ketua “Aliansi Jurnalistik Online Indonesia ( AJOI ).”Tanggamus. ( )
