Bengkalis – indoviral.id
Status sertifikasi hak pakai Pemda untuk tanah di Desa Selat Baru sudah diajukan ke BPN pada Agustus lalu, dengan melewati 3 tahapan pengukuran yakni : Pengukuran yang dilakukan langsung menuju lokasi. Menggambarkan hasil pengukuran Memetakan lokasi pada peta ukur yang disediakan. Penandatanganan surat ukur. Kami siap bersinergi dan kolaborasi bersama Bakamla RI.
Mewujudkan keselamatan dan keamanan Laut di Perairan Negeri Junjungan. Pagi ini Bupati Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Johansyah Syafri membuka Rapat Koordinasi ( Rakor) National Maritime Security System (NMSS) dan Pengurusan Sertifikat Tanah Bakamla RI di Bengkalis. Bertempat di Ruang Rapat Kepala BPKAD Kabupaten Bengkalis. Hari Rabu (04/10/2023).
Mengawali pertemuan, Kolonel Laut Bakamla RI M. Amin mengatakan, arahan Presiden Republik Indonesia Joko widodo. Intinya : menghendaki perubahan yang baik dalam pengelolaan Kamla didalam tubuh Bakamla.
Diperlukan regulasi yang mampu menyelesaikan permasalahan kamla. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014. Rapat dilaksanakan bersama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Menindaklanjuti surat nomor SP.03.04/1064/2023 tanggal 21/9/2023 tentang : Pelaksanaan koordinasi dengan Gubernur Riau dan Bupati Bengkalis. Pengurusan sertifikat tanah Bakamla RI di Kantor BPN/ATR Bengkalis, Provinsi Riau.
M. Amin menyampaikan, Bakamla sudah membuat Keamanan laut. Bekerja sama dengan BPS. Persiapan Bakamla menetapkan 10 Renjak tentang Maritime Security System antara lain : persiapan sistem yang akan dibangun, melakukan kontak komunikasi data, memperhatikan layer – layer penggunaan peralatan sesuai kemampuan. Persiapan sistem dibangun. Mengklasifikasikan jenis, tipe, ukuran kapal. Melakukan pemantauan. Persiapan sistem memiliki kemampuan, memantau kapal yang mematikan peralatan AIS. Mendapatkan informasi aktifitas kapal (image processing).
Persiapan sistem melakukan komunikasi ke kapal sipil dan militer. Pesawat sipil dan militer. Kapal negara bakamla RI. Puskodal, spkkl, dan lain lain. Persiapan sistem mengintegrasikan puskodal dimiliki oleh stakeholde. Persiapan sistem dan peralatan yang ada bersifat mobile ( portable ). Mudah dipindahkan sewaktu-waktu ke lokasi yang lain. Pembangunan sistem sebaiknya mengadopsi model theatre, bertingkat- tingkat (berundak-undak).
Mewadahi seluruh stakeholder, pelaksanaan pembangunan tahap awal ( prototype sistem ) difokuskan di (alki-1) natuna dan selat malaka.
Pentahapan penyiapan NMSS Bengkalis meliputi : penyelesaian dokumen dan administrasi (hibah, SHP, IMB, dan lainnya). Penyiapan lahan (pengurukan/timbun, pemagaran dan plang nama). Pelaksanaan Pembangunan, instalasi peralatan, commissioning, pengawakan (Bakamla dan Pemkab Bengkalis). Pembentukan rapala dan operasional NMSS. Kami mohon dukungan Pemkab terkait perihal tersebut. Brand (merk) peralatan dan sistem yang akan digunakan bersifat umum (cots). Mengunakan teknologi terkini. Memperhatikan layanan purnajual. Setiap tempat coastal surveillance dilengkapi sarana penindakan (dermaga tertutup dan kapal cepat). Dilengkapi akomodasi yg memadai (bangunan, kendaraan, sarana hiburan dan olah raga).
PerpanjangtangananĀ Bupati Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Johansyah Syafri mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada Kepala Bakamla RI DI Negeri Junjungan. Kedatangan bapak selain sebagai mempererat silaturahmi, sebagai langkah awal menindaklanjuti menyelaraskan pertemuan yang telah dilakukan pada Januari kemarin.
Lahan yang dihibahkan terletak di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan. Lahan ini bersebelahan dengan Kantor Pos Pemantau Pantai Selat Baru, Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah Kabupaten (BPBD) Bengkalis.
Bersebrangan dengan Pantai dengan Luas Tanah kurang dari 9.000m2 (40 M X 225M). Berdekatan dengan area wisata Pantai Selat baru.Dilaksanakan peninjauan hibah tanah di Pantai Selat Baru.
(simon parlaungan).Sumber : Humas Prokopim Kab.Bengkalis