Indoviral id|
Peryataan Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan ada oknum wartawan dan LSM minta duit akan ditindak tegas harus ada bukti jelas dan jangan disama ratakan terang pengamat kebijakan publik dan pakar hukum Dr Herman Hofi Munawar Law saat memberikan tanggapan soal viral nay video tiktok peryataan bupati kubu raya Sujiwo.
Terang Dr Herman Hofi Munawar,’ pada hari Sabtu 29 Maret 2025 Wib,” Secara postulat Peran pers sebagai penyambung komunikasi antara pemerintah dengan masyrakat sangat penting. Jurnalis sangat membantu pemda untuk menyampaikan informasi kebijakan dan program-program kerja serta pembangunan pemda agar dapat dipahami dan diterima masyarakat secara utuh dan jelas. Demikian juga halnya masyarakat membutuhkan corong pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemda.
Disamping itu jurnalis menyampaikan kritikan atau koreksi atas kebijakan pemda. Jurnalis tidak hanya memuji-muji pemda saja tetapi juga menjadi instrument kontrol atas kebijakan pemda.
Dengan denikian sangat jelas peran jurnalis sangat urgen untuk itu Pemda dan APH seharusnya terus menjalin hubungan yang baik dengan para jurnalis dan tidak membeda bedakan karena pers atau jurnalis memiliki peran penting dalam kemajuan daerah, demikian juga LSM, kehadiran LSM mengandung arti yang sangat penting bagi pemda sebagai instrumen kontrol.
Pemda jangan juga menjadi “sumbu pendek” ketika dikritik LSM. Kritikan harus nya dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi semua birokrasi di jajaran pemda.
Terkait dengan peran jurnalis yang saya katakan tadi kata Dr Herman Hofi Munawar , selain menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, wartawan adalah penyeimbang lidah pemda dan sekaligus penyambung lidah publik.
Berbagai informasi dari pemerintah yang diterima masyarakat seimbang atau tidak menimbulkan kegaduhan, untuk itu diperlukan sikap dewasa pemda dalam menyikapi berbagai informasi sehingga dapat mengena, dan adem atau tidak menimbulkan kegaduhan.
Masih ungkap Dr Herman Hofi Munawar Demikian juga dengan kawan kawan jurnalis supaya terus meningkatkan kompetensi ke wartawanannya agar semakin profesional.
Terkait dengan adanya oknum wartwan atau oknum LSM “nakal” adalah hal yg lumrah dalam setiap komunitas pasti ada yang nakal. Termasuk dalam jajaran pemda, APH atau apa saja pasti ada juga “oknum” yang nakal.
Pemda dituntut transparansi sebagai bentuk nyata dari prinsif good governance. Tidak membatasi atau menghalangi kerja jurnalistik dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan jagan memilih memilah.
Dengan sikap yang terbuka dan profesional, Pemda dapat membangun kepercayaan publik serta memastikan informasi yang beredar di masyarakat tetap akurat dan kredibel.
Memastikan wartawan dapat melaksanakan tugasnya dengan aman tanpa ada ancaman dari pihak manapun juga, untuk itu kekompakan para jurnalis sangat penting bukan malah menjatuhkan kawan.
Ada diantara nya wartawan, terutama yang bekerja secara independen, tidak memiliki gaji tetap dan bergantung pada iklan. Pemda sebaiknya memahami kondisi ini dan memberikan dukungan yang sesuai atau memungkinkan secara kondisi keuangan dan regulasi
Alternatif lain, Pemda bisa memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa, pelatihan, atau fasilitas lain yang meningkatkan kesejahteraan wartawan tanpa mengganggu netralitas mereka. Jngan justru kehadiran jurnalis dan LSM selalu di pandang negatif bagi pemda cetus Dr Herman Hofi Munawar yang juga Akademisi pada Fak Hukum UPB Pontianak.
Sumber: Dr Herman Hofi Munawar Yang Juga Akademisi Pada Fak. Hukum UPB Pontianak
