Nias Barat// Indoviral.id
Pada Hari Senin tanggal 13 maret 2023 Beberapa media mencoba konfirmasi kepada
Wakil Ketua ll DPRD Nias Barat Tolosokhi Halawa Di Ruangan Kerjanya iyanya menuturkan hasil konsultasi Pimpinan Bersama Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat di Kementerian Dalam Negeri Pada tanggal 2 Maret 2023 terkaitnya Penundaan pilkades di Nias Barat
direktur di kementerian Bina Pemerintahan Desa pada saat itu Menyampaikan Pilkades Di Wilayah Kabupaten Nias Barat tetap Di laksanakan
Di lanjutkan Tolosokhi Halawa Mengukapkan Kehadiran kami di kementerian Dalam Negeri itu bukan tanpa alasan.
Kami sudah putuskan pada saat Rapat Paripurna menanggapi surat Edaran Menteri dalam Negeri yang menyebabkan multi tafsir terhadap pelaksanaan Pilkades. Sehingga, Wakil ketua I, Pak Haogomano Gulo menerbitkan surat Tugas untuk datang Langsung konsultasi Di Jakarta.
Saat Sampai Di Kementerian ungkap tolosokhi Halawa
Kami disambut baik oleh Pak Theo Direktur dikementerian Bina Pemerintahan Desa dan beberapa orang staf kementerian Lainya.
Pernyataan Direktur Menteri itu menginginkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa tetap dilaksanakan bukan hanya dikita, tapi diseluruh indonesia termasuk di Nias Barat apalagi masa jabatanya akan berkahir pada akhir bulan Desember ini.
Menteri menginginkan tidak boleh ada muatan politis pada pelaksaan Pilkades. Pihak kita “kementerian” akan memberikan surat susulan yang isinya terkait tahapan pelaksanaan.
Dilanjutkannya bahwa, dari hasil penjelasan dan pemaparan Direktur itu, sepertinya tidak ada alasan untuk ditunda Pilkades Di Nias Barat kami juga sudah menyampaikan alasan – alasan yang cukup termasuk anggaran dan keamanan, beliau menyampaikan itu tidak dapat dijadikan alasan, pihaknya akan menyurati Dirjen keuangan, alasan keamanan juga tidak didapat dijadikan alasan, kecuali berpotensi Huru hara.
” Mereka akan menyurati Dirjen Keuangan untuk membantu daerah – daerah yang tidak mampu melaksanakan Pilkades, jadi menurut saya tidak ada alasan untuk di tunda apa lagi kalau bermuatan politik,” ujarnya
Sejumlah anggota DPRD itu memohon supaya ada penegasan di Kabupaten Nias Barat karena sedikit ada kegaduhan terkait pilkades ini
” tolosokhi Halawa Jelaskan Untuk Kabupaten Nias Barat itu, saya mohon Supaya ada sebuah penegasan dari surat itu, supaya kami tidak ada pro dan kontra karena jelas sedikit ada kegaduhan terkait surat edaran itu terkait pilkades,” pungkasnya
juga menjelaskan bahwa Banggar sempat anggarkan Tahun sebesar Rp.750 juta untuk dana pemilihan kepala Desa di Nias Barat pada pembahasan APBD TA 2023.
Selain wakil ketua ll (Dua), Wakil ketua I (Satu) turut hadir mendampingi konsultasi tersebut dan Pimpinan Komisi DPRD Kab Nias Barat dan 4 orang anggota DPRD dari partai hanura dan sejumlah anggota DPRD lainnya
Reporter:
Sabar Halawa
