Pandeglang – Banten indoviral.id|
Ade Emon selaku Korlap 1 dalam Orasinya menyampaikan.
“Perusahaan Perkebunan milik Negara di Kabupaten Pandeglang-Banten bersumber dari Perusahaan Perkebunan milik Pemerintah Belanda,yang ketika penyerahan kedaulatan secara otomatis dijadikan milik Pemerintah Rapublik Indonesia,yang selanjutnya diketahui dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).selang Tahun 1957-1960 dalam rangka Nasionalitas Perusahaan-perusahaan Perkebunan eks milik swasta Belanda/Asing,”
Lebih lanjut dalam Orasinya Ade Emon menerangkan mengenai Asal-usul Perkebunan.
“Dalam Periode 1960-1963 terjadi penggabungan Perusahaan dalam lingkup PPN lama dan PPN baru,selanjutnya selama periode1963-1968 diselenggarakan Reorganisasi dengan sasaran supaya pengelola perkebunan lebih berguna dibuat susunan PPN aneka tanaman VIII.Kemudian selanjutnya sejak tanggal 11 Maret1996 seluruh PT Perkebunan dilebur menjadi PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII.PTPN VIII bergerak dalam mengembangkan budidaya Kelapa Sawit di beberapa Perkebunan,khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang,dengan penjualan kelapa sawit tersebut dalam susunan CPO dan KERNEL untuk kebutuhan Masyarakat,”
“Perusahaan perkebunan pengelola sawit yang sekarang disebut dengan PTPN III (Holding) dan VIII yang berada di Kabupaten Pandeglang khususnya di Kecamatan Picung dan sekitarnya dengan luasan pengelolaan Afdeling 3 dan 4 seluas 14.08,35 dan Kecamatan Picung seluas kurang lebih 3000 Hektar,”
“Dengan kurun waktu berproduksi PTPN sudah meraup keuntungan milyaran rupiah,tapi pada kenyataannya pihak perusahaan sampai saat ini belum melakukan apapun terkait pembangunan infrastruktur melalui dana CSR di wilayah Picung.PTPN VIII Sanghiang Damar patut diduga Monopoli Hak Guna Usaha (HGU) dan melakukan monopoli produksi,telah bekerja sama dengan salah satu pengusaha atau Vendor dengan meraup keuntungan secara pribadi.Dan patut Diduga tidak adanya sistim administrasi yang jelas terkait tenaga kerja misalnya menyangkut jaminan Kesehatan Kerja seperti BPJS,juga mengenai upah pekerja yang tidak berapatokan pada UMK atauun UMR,”
“PTPN VIII Sanghiang Damar juga terindikasi dan patut diduga,melakukan monopoli dan Konsfirasi berkaitan dengan perluasan lahan yang tidak sesuai dengan luasan lahan garapan produksi sawit.atau laporan keuangan penghasilan produksi perkebunan sawit,tidak sesuai dengan lahan garapan (patut diduga adanya penggelapan lahan perkebunan produksi sawit di wilayah PTPN VIII Sanghiang Damar),”
“Ironisnya,ketika sebesar perusahaan PTPN mempunyai Managemen yang Carut-Marut,pantas saja banyak sekali hal yang dirugikan,baik Masyarakat atau Negara.Dan mereka Pihak PTPN hanya mementingkan kepentingan Pribadi dan memperkaya diri,”Tegas Ade Emon dalam Orasinya Pada Kamis 16 Maret 2023.
Dengan Hal ini Ormas Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) SATRIA BANTEN,dalam Pers Realisnya menyampaikan beberapa poin, dan atas nama Keadilan Menyatakan sikap dan berikan Tuntutannya.
1.Segera realisasikan dana CSR khusus di Masyarakat Picung.
2.Segera melakukan sistim penanggulangan AMDAL di PTPN VIII dan Holding di PTPN III Sanghiang Damar.
3.Kepada Kementrian BUMN agar segera meninjau ulang,Dokumen HGU PTPN VIII Sanghiang Damar.
4.Kepada Kementrian BUMN agar segera turun untuk melakukan Audit dan Evaluasi terkait luasan lahan dan pihak ketiga (Vendor) yang bekerjasama dalam lahan garapan PTPN Sanghiang Damar
5.Ke pada Kementrian Keuangan agar Mengaudit Perpajakan PTPN VIII dan Holding Sanghiang Damar.
6.Kepada Direktur PTPN VIII agar memecat Asisten kepala yang saat ini sebagai PJ Manager PTPN VIII Sanghiang Damar Pandeglang yang patut diduga dan terindikasi sebagai otak pelaku monopoli regulasi.
7.Kepada Kementrian BUMN dan Direktur PTPN agar segera melakukan evaluasi berkaitan dengan sistim dan mangemen Holding PTPN Sanghiang Damar.
8.Menegaskan bahwa kami Oramas PPBNI SATRIA BANTEN,apabila dalam tuntutan ini tidak diindahkan maka,kami akan melakukan Aksi Unras lebih besar.
(cepz/team)
