DUMAI, INDOVIRAL.ID— Jum’at (5 Mei 2023), KPPN Dumai laksanakan kegiatan Press Release Realisasi APBN Edisi Mei 2023, lingkup wilayah kerja KPPN Dumai secara virtual.
Press release pada No: PR-05/KPN.0402/2023, tanggal 5 Mei 2023
Kegiatan tersebut mengundang
para Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (KL) mitra kerja KPPN Dumai yang mencakup Riau Pesisir (Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, dan Kab. Kepulauan Meranti), Pemerintah
Daerah, dan Insan Pers Media Cetak/Online.
Kepala KPPN Dumai, Sukirno menyampaikan
informasi mengenai Belanja APBN dan penyaluran dana transfer ke daerah sampai dengan 30 April 2023. Selain itu, dipaparkan juga mengenai progress program pemerintah terkait pengembangan UMKM melalui Digital-Marketplace, dan realisasi program pembiayaan pemerintah berupa Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Secara keseluruhan, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Riau Pesisir per 30 April 2023 mencapai 1,9 triliun rupiah. Nilai ini naik signifikan, yakni sebesar 0,6 triliun rupiah dibanding realisasi triwulan I 2023, sebesar 1,3 triliun rupiah.
Nilai tersebut mencakup belanja Pemerintah Pusat untuk kantor vertikal Kementerian/Lembaga di daerah sebesar Rp 313,59 miliar atau 30,46% dari pagu, sebesar Rp 1,02 triliun dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 1,59 triliun atau 23,89%, dari alokasi sebesar 6,67 triliun.
Penyaluran TKD tahun 2023 dilaksanakan melalui KPPN Dumai, mencakup DAU, DBH, DAK, Hibah ke Daerah, Insentif
Fiskal, dan Dana Desa.
Secara rinci, realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Riau Pesisir terbagi menjadi empat jenis belanja.
Pertama, realisasi belanja pegawai sebesar Rp 161,2 miliar atau 31,86%, dari pagu Rp 506,28 miliar.
Kedua, realisasi belanja barang sebesar Rp 141,15 miliar atau 32,06%, dari pagu Rp 440,28 miliar.
Ketiga, realisasi untuk belanja modal sebesar Rp 8,7 miliar atau sebesar 11,34%, dari pagu Rp 76,91 miliar.
Terakhir, untuk jenis belanja bantuan sosial yang terealisasi
sebesar Rp 2,39 miliar atau 39,76%, dari pagu Rp 6,02 miliar.
Satker Kantor Daerah di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi unit dengan tingkat persentase tertinggi, yakni 52,57%. Tingginya penyerapan lembaga tersebut dikarenakan, tahapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai, sehingga kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan tahapancukup besar di awal tahun anggaran.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan 30 April 2023 sebesar 30,46%, belum mencapai target nasional triwulan II 2023, sebesar 47,5%.
Terdapat gap kurang lebih
sebesar 17,04%, dan ini wajar, karena periode triwulan II baru memasuki bulan pertama.
Estimasi belanja negara berdasar rencana penarikan dana sampai dengan triwulan II 2023 akan melebihi
target nasional.
Sedangkan untuk realisasi Transfer ke Daerah, secara rinci dijelaskan sebagai berikut.
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, dan Kab. Kepulauan Meranti
mencapai 37,69%, 21,67%, 33,69%, dan 29,69%. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH): 16,89%, 19,84%, 19,50%, dan 12,10%.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK): 29,37%, 30,37%, 27,08%, dan 28,21%.
Untuk penyaluran Dana Desa di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti, masing-masing kabupaten tersebut mencapai; 38,01%, 4,12%, dan 28,07%.
KPPN Dumai sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang menyalurkan dana APBN terus melakukan koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker KL dan Pemerintah Daerah, terkait akselerasi belanja APBN Kementerian Lembaga dan penyaluran Tranfser ke Daerah. Semakin
cepat pelaksanaan kegiatan atas beban APBN, maka diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Hal tersebut untuk membuktikan bahwa APBN sebagai katalisator pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayah Riau Pesisir, Pemerintah terus berupaya menggalakkan program pembiayaan kepada
pelaku usaha melalui program KUR dan UMI. KUR disalurkan melalui perbankan, sedangkan UMI disalurkan melalui Lembaga Non Perbankan. Sampai
dengan 30 April 2023, progress penyaluran program pembiayaan KUR di wilayah bayar KPPN Dumai
mencapai Rp 381,4 miliar kepada 4.669 debitur. Capaian ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni sebesar 252%, dari yang sebelumnya di akhir Maret 2023, sebesar Rp 132,7 miliar dengan 1.324
debitur.
Sedangkan progress penyaluran UMI juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari jumlah
transaksi maupun debitur, yakni naik sebesar 1001%, dari sebelumnya pada 30 Maret 2023, sebesar
Rp 75,5 juta, dengan 26 debitur menjadi Rp 1,56 miliar dengan 291 debitur.
(ES)
