Mandau – indoviral.id
Kembalinya Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang terpilih Tahun 2024 untuk Mengadakan reses di Dapilnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PKS, H. Misno, melaksanakan reses masa persidangan I tahun 2025. Berlokasi di Jalan Gajah Sakti, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Senin (10/11/2025).
Dihadiri oleh para ketua RT dan RW, Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah PKS Bengkalis H. Henawan, ST. Pengurus Pelkom. Tim PKS. Insan pers. Tamu undangan Lainnya
Acara diawali dengan kata sambutan dari H. Henawan, ST. mewakili Partai PKS.
Henawan menyampaikan, PKS mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pidato sambutan H. Misno mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat. Ketua RT, Ketua RW. Insan pers. Warga yang hadir.
Misno mengatakan, reses merupakan corong bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Terutama terkait persoalan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.
Merespon keluhan warga mengenai pengangguran, H. Misno menyampaikan, akan menindaklanjutinya ke Dinas Tenaga Kerja. Supays penerimaan tenaga kerja lokal benar-benar diawasi sesuai aturan yaitu 70:30 persen.
Misno memaparkan soal defisit anggaran daerah akibat turunnya dana transfer pusat. Berdampak pada tertundanya sejumlah kegiatan pembangunan.
Banyaknya keluhan masyarakat mengenai BPJS nonaktif, Misno mengimbau masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) supaya tetap bersabar. Beban APBD saat ini cukup besar. Pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian.
H. Misno berharap, seluruh usulan masyarakat bisa diakomodasi via Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Renja OPD. Supaya akses pembangunan di Kabupaten Bengkalis bisa berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
Sesi tanya jawab serap aspirasi, Ketua RW 5 Chandra menyampaikan keluhan warga terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menyebutkan di wilayah RW 5, 6, dan 8 terdapat penerima PKH yang tiba-tiba dihentikan bantuannya tanpa penjelasan. Beberapa warga yang memiliki kartu PKH, belum pernah menerima pencairan dana.
H. Misno merespon keluhan masyarakat, pihaknya akan menelusuri permasalahan itu via kelurahan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemungkinan adanya pembaruan data dari Kemensos yang menyebabkan penerima tidak memenuhi kriteria atau telah meninggal dunia. Sehingga otomatis terhapus dari sistem.
Misno meminta pihak kelurahan untuk melakukan pendataan ulang. Supaya warga yang benar-benar berhak tidak terlewat. Kami akan tindak lanjuti setelah reses ini. Supaya penerima manfaat PKH mendapatkan kejelasan dan keadilan.
Warga menanyakan mengenai pemutihan BPJS dan perekrutan tenaga program MBG.
Pemutihan BPJS kemungkinan dilakukan pada November 2025. Masih menunggu surat edaran resmi dari kementerian terkait.
Untuk program MBG, perekrutan dibagi dua kategori, yakni ketua STTG yang sudah bersertifikat nasional. Dua pendamping bidang gizi dan akuntansi yang wajib lulusan S1 sesuai kompetensi.
Adapun pekerja dapur direkrut dengan melibatkan warga sekitar. Sekitar 70 % ( persen ) berasal dari Lingkungan tempat dapur beroperasi. Koordinasi RT dan RW setempat.
Ibu Mesrawati menyampaikan keinginannya supaya anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menanyakan syarat penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disebut harus memiliki PKH.
Merespon hal itu, H. Misno menerangkan, program KIP merupakan bantuan nasional. Sedangkan beasiswa daerah saat ini belum dibuka. Karena keterbatasan anggaran APBD.
Program beasiswa yang sempat dihentikan kini sudah kembali dibayarkan. Akan menanyakan langsung kepada pihak terkait mengenai syarat resmi penerima KIP supaya masyarakat mendapatkan kejelasan.
( simon parlaungan).
