BANGKA,Indoviral.Id –
Pengamat politik senior dari Bangka Belitung, Zulkarnain Alijudin, menyampaikan kritik tajam terhadap gerakan kotak kosong yang sedang terjadi dalam masa kampanye Pilkada serentak 2024. Menurutnya, gerakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan lebih didorong oleh kepentingan pribadi serta kelompok tertentu.
Zulkarnain menilai bahwa kelompok yang mendukung kotak kosong ini tidak memiliki dasar hukum atau legal standing yang jelas dalam peraturan kepemiluan. Ia menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait kampanye yang tidak seharusnya dilakukan untuk kotak kosong.
“Banyak alat peraga kotak kosong yang tersebar di sejumlah titik di Kabupaten Bangka, dan itu jelas pelanggaran kampanye. Seharusnya pihak terkait, seperti pemerintah daerah, mengambil tindakan tegas untuk menertibkan alat peraga tersebut,” ujar Zulkarnain, Kamis (3/10/2024).
Lebih lanjut, Zulkarnain menambahkan bahwa kampanye kotak kosong ini terlihat dipenuhi oleh kepentingan pribadi dan motif kekecewaan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu. Ia menyebut gerakan ini tidak didasarkan pada pemikiran yang jelas untuk pembangunan daerah, melainkan lebih kepada upaya untuk mendelegitimasi paslon lain dengan pendekatan yang menyerupai kampanye hitam.
“Kampanye kotak kosong ini cenderung menunjukkan niat untuk merusak kredibilitas paslon lain. Ini tidak memberikan gagasan yang jelas untuk masa depan daerah. Yang tampak justru motif-motif pribadi yang mencoba memanfaatkan situasi politik saat ini,” ungkapnya.
Menanggapi fenomena ini, Zulkarnain mengimbau masyarakat Bangka untuk lebih cermat dalam memahami dinamika politik yang sedang berkembang menjelang Pilkada. Ia menegaskan bahwa gerakan kotak kosong bukanlah gerakan moral yang murni, melainkan lebih kepada bentuk kekecewaan terhadap pasangan Mulkan-Ramadian.
“Masyarakat perlu jeli melihat bahwa gerakan ini bukanlah upaya untuk membela kepentingan rakyat. Ini lebih merupakan wujud ketidakpuasan terhadap paslon yang ada, dan bukan berfokus pada kepentingan bersama,” pungkas Zulkarnain.
Ia juga berharap agar masyarakat tidak terjebak dalam gerakan yang sarat kepentingan pribadi ini dan tetap bijak dalam menentukan pilihan demi kemajuan daerah ke depan.
