Capai Rp 6,8 Triliun, Penyaluran APBN melalui KPPN Dumai

Uncategorized275 Dilihat

 

DUMAI, INDOVIRAL.ID— Selasa, (21/11/2023), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai laksanakan kegiatan Press Release Realisasi Belanja APBN, edisi November 2023 secara virtual.

Kegiatan mengundang para Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (KL) mitra kerja KPPN Dumai yang mencakup Riau Pesisir (Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, dan Kab. Kepulauan Meranti), Pemerintah Daerah, dan insan Pers Media Cetak/Online.

Kepala KPPN Dumai, Sukirno sampaikan progress pelaksanaan APBN pada Kementerian/Lembaga dan penyaluran dana transfer ke
daerah hingga 31 Oktober 2023. Selain itu, dipaparkan juga mengenai progress program pemerintah terkait realisasi program pembiayaan pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

Berdasar data yang diperoleh dari Online Monitoring SPAN (OM-SPAN), pendapatan negara
sampai 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp 6,4 triliun. Pendapatan diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 6,13 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 279,08 miliar. Sedangkan realisasi belanja APBN di wilayah Riau Pesisir mencapai Rp 6,8 triliun atau 87,81%. Realisasi mencakup belanja Pemerintah Pusat untuk kantor vertikal Kementerian Negara/Lembaga (KL) di daerah sebesar Rp 849,03 miliar atau 77,97% dari pagu sebesar Rp 1,08 triliun dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 6,03 triliun atau 89,81% dari alokasi sebesar Rp 6,75 triliun.

Penyaluran TKD pada tahun 2023 dilaksanakan melalui KPPN Dumai, mencakup DAU, DBH, DAK, Hibah ke Daerah, Insentif Fiskal, dan Dana Desa.

Secara rinci, realisasi belanja KL di Riau Pesisir terbagi menjadi empat jenis belanja. Pertama, realisasi dari belanja pegawai sebesar Rp 418,85 miliar atau 82,84% dari pagu sebesar Rp 505,6 miliar. Kedua, realisasi belanja barang sebesar Rp 366,01 miliar atau 74,75% dari pagu sebesar Rp 489,62 miliar. Ketiga, realisasi untuk belanja modal sebesar Rp 58,13 miliar atau sebesar 66,31% dari pagu sebesar Rp 87,68 miliar. Terakhir untuk jenis belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp 6,02 miliar atau sebesar 100% dari pagu sebesar Rp6,02 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai 31 Oktober 2023 sebesar 77,97%, belum mencapai target nasional triwulan IV 2023 sebesar 92,5%.
Terdapat gap sebesar -11,52%, dikarenakan baru memasuki bulan pertama pada periode triwulan IV
2023.

Disamping itu, untuk realisasi Transfer ke Daerah, untuk realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 1,43 triliun (81,01%), Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 3,4 triliun (98,04%), DAK Non Fisik mencapai Rp 663,91 Miliar (84,23%), DAK Fisik mencapai Rp 212,04 miliar (72,91%), Dana Desa
mencapai Rp 295,87 miliar (77,2%), dan Insentif Fiskal khusus untuk Kota Dumai mencapai Rp 26,2
Miliar (56,39%).

KPPN Dumai sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang menyalurkan dana APBN, terus lakukan koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satker KL dan Pemerintah Daerah terkait akselerasi belanja APBN Kementerian Lembaga dan penyaluran Transfer ke Daerah.

Semakin cepat pelaksanaan kegiatan atas beban APBN, maka diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa APBN sebagai katalisator pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, Kepala KPPN Dumai juga menekankan pada penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa yang masih rendah agar diakselerasi oleh Pemerintah Daerah terkait.

Untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayah Riau Pesisir, Pemerintah terus berupaya
menggalakkan program pembiayaan kepada pelaku usaha melalui program KUR dan UMI. KUR disalurkan melalui perbankan, sedangkan UMI disalurkan melalui Lembaga Non Perbankan. Sampai 31 Oktober 2023, progress penyaluran program pembiayaan KUR di wilayah bayar KPPN
Dumai mencapai Rp 1,7 triliun kepada 22.387 debitur (tumbuh 18,3%). Sedangkan progress
penyaluran UMI mencapai Rp 38,36 miliar kepada 7.410 debitur (tumbuh 2,45%). Hal ini merupakan hal yang positif, karena dengan tingginya pembiayaan yang diberikan

kepada para pelaku usaha menandakan tingginya geliat perekonomian masyarakat. Pada akhir paparan, Kepala KPPN Dumai menghimbau agar masyarakat memanfaatkan program fasilitas pembiayaan pemerintah berupa KUR
dan UMi. Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong bangkitnya UMKM sehingga perekonomiaan di Riau Pesisir dapat terus tumbuh.

(Rilis/ES)