Batching Plant Perseroda PT Pembangunan Dumai Beroperasi Tanpa APBD

Nasional, Terkini570 Dilihat

 

DUMAI, INDOVIRAL.ID— Ketika Batching Plant BUMD Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Pembangunan Dumai akan beroperasi, pasca penandatangan kontrak dengan PT Bangun Mitra Abadi (BMA), pada Kamis (10/4/2023) lalu, di ruang rapat kantor perusahaan milik Pemko Dumai tersebut, Jl Pattimura, terdapat rasa syukur terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut.

Ini merupakan langkah positif yang di ambil Aditya Romas selaku Direktur BUMD tersebut.

Menurut Informasi di dapat jurnalis, Aditya Romas adalah seorang Businessman Sejati yang mengelola dan memiliki 5 perusahaan. Beliau merupakan seorang berpengalaman dan profesional diberbagai Core Business. Karena hal tersebut, Aditya dengan mudah bisa mendapat kontrak dan pekerjaan, antara PT Pembangunan Dumai dengan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Rokan, senilai Rp 1 M.

Tak salah Walikota H Paisal, SKM., MARS., menempatkan beliau sebagai direktur di salah satu, dari 3 perusahaan daerah milik Pemko tersebut.

Aset BUMD yang selama ini terbengkalai berupa mixer, silo, lahan 1,2 Ha, 7 unit mobil molen, kantor beserta fasilitas lainnya, di kilometer 8, dapat diselamatkan dan dimanfaatkan, setelah Aditya memegang tampuk kepemimpinan Baching Plant.

Saat jurnalis menjumpai Aditya Romas guna konfirmasi, apakah selama ini BUMD di masa kepemimpinan sebelumnya, Direktur Bennedi Boiman, sudah pernah di audit Inspektorat..?? Karena sampai saat ini belum terdengar gaungnya.

Aditya Romas menjelaskan pada Jurnalis; “Ketika itu memang Inspektorat sudah mengaudit”.

Ketika ditanya lebih jauh, apakah sudah tau hasil dari kerugian daerah akibat ulah Bennedi Boiman..?

“Kita belum mengetahui kerugian daerah seberapa besar, karena belum mengetahui hasil pemeriksaan inspektorat. Namun terdapat hutang yang berkisar kurang lebih Rp 9 miliar, dan itu termasuk Pajak yang tidak dibayarkan,” ujar Aditya.

”Saat ini, saya berusaha menjalankan peranan dan fungsi BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Mengenai hutang BUMD, setelah ada hasil pemeriksaan, kita juga akan melakukan audit dengan konsultan akuntan publik, agar kita berjalan dengan kehati-hatian. Biarlah hutang tersebut menjadi tanggungan pengurus lama. “Dalam kepemimpinan saat ini, PT Pembangunan Dumai, tidak ada penyertaan modal dari APBD Pemerintah Kota Dumai,” imbuh Aditya Romas.

“Alhamdulillah, walaupun PT Pembangunan Dumai tidak dapat bantuan dari Pemerintah, namun kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar semua permasalahan yang ditinggalkan Bennedi Boiman dapat diselesaikan. Salah satu contoh; dengan membayar pesangon bagi eks karyawan yang di rumahkan, walau belum semuanya tuntas,” lagi ujar Aditya.

Saat ditanya tentang penggadaian aset BUMD oleh Bennedi Boiman, berupa kantor dan lainnya, Aditya menjawab, semuanya itu tergantung pada Inspektorat sebagai Pemeriksa. “Saya tidak bisa banyak berkomentar karena semua sudah di tangani oleh mereka. Saya telah di amanahkan dan berusaha sebaik mungkin PT Pembangunan Dumai yang di percayakan pada saya, dapat memberi PAD pada Daerah,” pungkas Aditya, mengakhiri pembicaraan.

(Kitamelayu.com/ES)