DUMAI, INDOVIRAL.ID— Di era 5.0 (Five Point O) saat ini, segala sesuatu di lakukan serba praktis, dengan memanfaatkan teknologi digital di segala sendi kehidupan. Baik itu bidang pendidikan, kesehatan, produksi, pekerjaan, birokrasi atau prosedur dan lain sebagainya.
Era 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya (digital) dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah. Keseimbangan kemajuan ekonomi, penyelesaian masalah birokrasi dan prosedur, dengan memanfaatkan sistem yang mengintegrasikan kedua hal tersebut, membuat semua hal menjadi mudah.
Jumat (12/5/2023) pagi, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai resmi beroperasi untuk melayani warga masyarakat maupun pihak-pihak.
Peresmian MPP Kota Dumai dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, M.Si., secara virtual.
Ada 4 daerah yang melakukan peresmian MPP dalam waktu bersamaan, yaitu Kota Dumai, Asahan (Sumut), Lampung Utara dan Lampung Selatan. Walikota Dumai H Paisal, SKM., MARS., dan Sekretaris DPMPTSP Dumai mendampingi Menpan RB di Lampung Selatan.
Peresmian MPP Kota Dumai dihadiri Sekda Indra Gunawan, S.Ip., M.Si., didampingi Kadis DPMPTSP Hendra Usman, Kadis Disdukcapil Zulfahren, Kadis Kominfotiksan Khairil Adli, Forkopimda, utusan perusahaan, serta Pimpinan semua pihak yang miliki booth.
Profil DPMPTSP Dumai
MPP dibangun dengan APBD TA 2022 senilai Rp 18,3 miliar, berada di Jl Subrantas, terdiri dari 2 lantai. Tiap lantai mempunyai keluasan 2.170 M².
Di lantai 1 terdapat 25 booth instansi/OPD berbeda yang siap menerima dan melayani keperluan urusan warga masyarakat. Mulai dari booth instansi vertikal dan provinsi, seperti Kejaksaan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan sebagainya. Ada juga booth Disdukcapil, Bapenda, BRK Syariah, BRI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan lain sebagainya. Di lantai dasar ini, Dinas DPMPTSP berkantor.
Pada lantai 2 terdapat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Dumai.
Layanan jaringan internet di gedung MPP dilayani Diskominfotiksan.
DPMPTSP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Walikota) melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan.
Sebanyak 14 sektor pendelegasian kewenangan pelayanan dan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada DPMPTSP, sesuai Lampiran Perwako No 70 Tahun 2022, tentang pendelegasian kewewenangan penyelenggaraan perijinan berusaha kepada kepala DPMPTSP Kota Dumai.
Walau DPMPTSP merupakan dinas yang melayani perijinan, namun sesuai era 5.0, warga masyarakat bisa mengurus mandiri perijinan yang di perlukan lewat gadget (Hp, laptop atau komputer) dengan memanfaatkan aplikasi Online Single Submission (OSS). Dengan kata lain, pelaku usaha bisa melakukan proses perijinan secara online.
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
DPMPTSP tetap melayani konsultasi pengurusan perijinan dan non perijinan bagi pelaku UKM/UMKM atau badan usaha yang gagap teknologi (gaptek) di klinik OSS MPP.
Pada aplikasi OSS, pelaku usaha bisa mengisi form perijinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan 1.790 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
“Peresmian MPP ini merupakan kabar baik bagi warga masyarakat dan para pihak di Dumai. Silahkan manfaatkan. PERPRES No. 89 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik jadi dasar hukum kita mengadakan MPP ini,” ujar Walikota Paisal, Jumat (12/5) pagi, sesaat sebelum peresmian.
Peresmian MPP, bukan meniadakan pelayanan Samsat dan Pelayanan Terpadu Polres Dumai.
(ES)
